Angin Segar Bagi Honorer, Bisa Diangkat Jadi PNS

 

Ilustrasi Guru Honorer (Liputan68.com)

Sobat Berbagi ~ Perih, pedih dan tidak tega melihat nasib guru honor di sekolahku. SMPN Satu Atap, yang memiliki banyak keterbatasan jumlah siswa, SDM,biaya dan sa/prasana. Kondisi yang sangat berbeda dari sekolah-sekolah besar lainnya. Semua tenaga pengajar dan staf TU, berstatus guru honorer. Hanya ada satu PNS yakni Aku, Kepala Sekolahnya.

Terbayang betapa beratnya kehidupan mereka. Uang Jastek yang mereka dapatkan tidaklah cukup untuk memenuhi kehidupan mereka. Aku berharap pemerintah daerah atau pusat dapat membantu mereka agar memiliki kehidupan yang baik.

Salah satu upaya yang akan dilakukan pemerintah pusat adalah mengadakan P3K. Seperti apa P3K masih banyak guru honorer yang belum mengetahui konsep yang sebenarnya.

Menurut informasi yang diliris JAKARTA, KOMPAS.com, dijelaskan bahwa dengan adanya Keputusan pemerintah untuk meniadakan penerimaan guru melalui seleksi CPNS di tahun 2021 ini maka

untuk tahun ini, para guru hanya bisa mengikuti seleksi jalur pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) alias bekerja dengan masa kontrak kerja.

Rencana pemerintah terhadap P3K adalah sebagai berikut:

Pertama, gaji dan tunjangan PPPK sama persis dengan PNS sesuai kelas dan jabatannya. Perbedaannya hanya dalam sistem pensiun, itu pun kami sedang berupaya membuat skema-skema pensiun untuk membuat PPPK ini tidak mendapati lebih dari saudara-saudaranya yang PNS," kata Bima.

Kedua, PPPK merupakan bagian dari ASN, yang juga tergabung dalam himpunan Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri).

Semoga saja dengan hadirnya P3K akan membawa angin segar bagi para guru honorer.

Sumber : gurusiana.id 

Read More

Solusi Bagi Honorer K2 Tua, Begini Kata Pak Menteri

Sobat Berbagi ~Mayoritas honorer K2 (kategori dua) kecewa lantaran tidak bisa ikut tes CPNS 2018. Mereka terganjal faktor usia dan formasi yang terbatas. Di sisi lain, pemerintah merasa telah memberikan perhatian kepada tenaga honorer K2.

"Tahun ini pemerintah membuka 13.347 formasi khusus untuk honorer K2, sebanyak 12.883 formasi untuk guru dan 464 tenaga kesehatan. Bagi yang memenuhi persyaratan untuk menjadi CPNS, silakan mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Syafruddin, Senin (10/9).

Pemerintah sejatinya sudah memberikan perhatian yang sangat besar kepada honorer. Sampai 2014, pemerintah sudah mengangkat 1,1 juta lebih honorer menjadi PNS atau sekitar 25,6 % dari total jumlah PNS sebesar 4,3 juta lebih. Dari jumlah tersebut, 900 ribu lebih dari honorer K1 dan 195 ribu lebih dari honorer K2.

"Secara de jure, persoalan honorer ini sebenarnya sudah selesai. Sesuai PP 56 Tahun 2012, pemerintah telah memberikan kesempatan terakhir kepada honorer K2 untuk mengikuti seleksi pada 2013," ungkapnya.

Mantan wakapolri ini meminta kepada honorer K2 yang tidak memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi CPNS, tidak usah kecil hati. Nanti bisa mengikuti seleksi sebagai PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), setelah PP-nya ditetapkan pemerintah.

"Pemerintah sedang menyiapkan solusi terbaik untuk honorer K2 di atas 35 tahun. Jangan kecewa dulu dan sebaiknya tenang," ipungkas Syafruddin. (esy/jpnn)

Sumber : jpnn.com

Read More

PGRI Berjuang Agar Pemda Beri Gaji Layak dan THR untuk Guru Honorer

Sobat Berbagi ~ Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) menyatakan keprihatinannya dengan nasib guru-guru honorer. Di saat guru PNS bersukacita mendapatkan THR (tunjangan hari raya), tenaga pendidik dan kependidikan honorer justru sebaliknya kendati bekerja layaknya PNS.

"Kami ikut prihatin juga harusnya guru honorer juga dapat THR ya karena mereka bekerja dan melaksanakan tugas mengajar maupun administrasi layaknya PNS," ujar Ketum PB PGRI Unifah Rosyidi di Jakarta, Kamis (24/5).

Walaupun dalam PP THR dan Gaji 13 tidak mengakomodir guru honorer, Unifah mengimbau pemerintah daerah untuk memerhatikan kesejahteraan mereka. Apalagi yang merekrut dan menggunakan tenaga honorer adalah Pemerintah Daerah (Pemda).

"Tolong pemda ikut memerhatikan guru honorer. Jangan hanya menggunakan tenaganya tapi tidak menghargai jerih payah mereka. Mereka tiap bulan digaji murah tapi tetap mau mengabdi, itu yang harus diingat," tuturnya.

Unifah menambahkan, guru honorer tidak meminta THR banyak. Paling tidak ada tambahan dari gaji mereka yang diterima tiap bulan. Jangan ketika butuh, tenaganya dipakai. Giliran senang, guru honorer dilupakan.

"PGRI akan terus berjuang agar guru honorer bisa mendapatkan status PNS-nya. Selain itu dalam masa tunggu ini kami mendorong pemda memberikan gaji layak untuk guru honorer, termasuk THR," tandasnya. (esy/jpnn)

Sumber : jpnn.com

Read More

Pegawai Non-PNS Juga dapat THR ! Segini Besarannya

Sobat Berbagi ~ Di tengah kegembiraan PNS, TNI/Polri serta pensiunan beredar kabar honorer K2 juga kecipratan dana THR (tunjangan hari raya). Ini menyusul beredarnya daftar besaran THR di kalangan honorer.

Di situ tercantum besaran THR Rp 3, 4 juta (untuk pendidikan SD/SMP/sederajat dengan masa kerja di bawah 10 tahun) hingga Rp 24,9 juta (untuk pimpinan lembaga nonstructural).

Kertas berisi daftar besar THR di bagian atas tertulis Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2018 tentang pemberian THR dalam tahun anggaran 2018 kepada pimpinan dan pegawai non-PNS pada lembaga nonstruktural.

"Kami sudah berharap info tersebut benar karena nilainya lumayan banyak. Yang lulusan SD/SMP/SMA saja Rp 3 jutaan hingga Rp 4 jutaan. Apalagi yang sarjana," terang Koordinator Wilayah Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Jawa Barat Iman Supriatna kepada JPNN, Kamis (24/5).

BACA JUGA: PP THR dan Gaji Ke-13 PNS, TNI, POLRI dan Pensiunan di Tandatangani Presiden

Hal senada diungkapkan Nia Kurniasih. Koordinator daerah FHK2I Bandung Barat ini mengakui, daftar besaran THR itu sudah membuat honorer K2 senang dan berharap itu benar. "Kami berharap itu benar tapi kalau hoaks mudah-mudahan ada rezeki yang lebih besar dari jalan yang lain," ucapnya.

Dihubungi terpisah, Karo Hukum Komunikasi Informasi Publik (HKIP) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Herman Suryatman mengungkapkan, lampiran daftar THR pegawai non PNS yang beredar di masyarakat itu memang benar.

Namun bukan untuk honorer melainkan pimpinan dan pegawai non-PNS di lingkungan Lembaga Non Struktural (LNS).

"PP THR dan Gaji 13 tidak mengakomodir honorer. Yang ada hanya untuk pegawai non PNS di LNS, PNS, TNI/Polri, dan pensiunan. Honorer tergantung kebijakan pimpinan instansi masing-masing. Kalau ingin memberikan THR silakan saja," tandasnya. (esy/jpnn)

Sumber : jpnn.com

Read More

PGRI Desak 100 Ribu Honorer Segera Diangkat CPNS

Sobat Berbagi ~ Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) terus mendesak pemerintah memprioritaskan guru honorer dalam rekrutmen CPNS 2018. Selain sudah lama mengabdi juga demi memenuhi unsur keadilan.

"Kami sudah minta 250 ribu tapi yang dikabulkan 100 ribu. Itu pun masih menunggu keputusan MenPAN-RB," ujar Ketua Umum PB PGRI Unifah Rosyidi di sela-sela rapat koordinasi pengurus PGRI se-Indonesia di Jakarta, Rabu (23/5).

Unifah menyesalkan persyaratan yang dibuat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) untuk pengangkatan guru honorer. Di antaranya harus memiliki sertifikasi pendidik. Sementara banyak guru honorer di sekolah negeri tidak bisa mendapatkan sertifikasi seperti di yayasan.

"Sebenarnya KemenPAN-RB punya data honorer K2 (kategori dua) loh. Mereka bisa buat rangking mana yang harusnya diangkat duluan dilihat dari lamanya pengabdian. Selain itu mereka sudah pernah dites juga," tuturnya.

Menanggapi ini, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengungkapkan, pihaknya sudah mengusulkan 100 ribu guru honorer diangkat. Namun ternyata ada aturan-aturan yang harus dipenuhi dan tidak boleh dilanggar. Salah satunya soal harus tes lagi dan ada batas usia.

"Kami sudah mendorong agar ada revisi peraturan pemerintah yang mengganjal proses rekrutmen guru honorer ini termasuk sertifikasi guru honorer di sekolah negeri," tambah Muhadjir.

Dia berharap, MenPAN-RB akan menyetujui usulan 100 ribu guru itu. Sebab, tahun ini prioritas Kemendikbud adalah menuntaskan penyelesaian guru honorer. (esy/jpnn)

Sumber : jpnn.com

Read More

Pengumunan Ujian Nasional SMP - MTS Diundur 25 Mei 2018

Sobat Berbagi ~ Kemendikbud memutuskan mengundurkan pengumuman hasil Ujian Nasional (Unas) SMP - MTS. Sebelumnya pengumuman akan dilaksanakan pada 23 Mei nanti, diundur menjadi tanggal 25 Mei.

Pengumuman pengunduran pengumuman hasil Unas tersebut terdapat di Instagram Kemendikbud. Dalam akunnya, terdapat foto surat edaran dari Badan Standara Nasional Pendidikan (BSNP).

Kepala BSNP Bambang Suryadi membenarkan kabar tersebut. ”Benar diundur,”katanya saat dihubungi Jawa Pos, Jumat (18/5).

Bambang mengatakan alasan pengunduran pengumuman itu supaya tidak jauh antara penyerahan hasil dan pengumuman kelulusan dari satuan pendidikan. ”Pengumuman di tingkat satuan pendidikan pada 28 Mei,”ucapnya.

Penyerahan hasil dari Panitia Tingkat Pusat ke Pantia Tingkat Propinsi juga diundur. Jika jadwa semula pada hari ini (18/5), penyerahan hasil dari Panitia Tingkat Pusat akan dilakukan pada 22 Mei. Ketika ditanya kenapa tidak bisa tepat waktu untuk diserahkan pada 18 Mei, Bambang hanya mengatakan hari ini kementerian libur. ”Besok (hari ini, Red) Sabtu, kementerian libur,”bebernya.

Dia menampik kabar Panitia Tingkat Pusat belum menyelesaikan hasil Unas. Pengolahan di tingkat pusat sudah selesai. ”Tanggal 22 akan diserahkan ke dinas propinisi,” ucapnya.

Pengunduran pengumuman Unas SMP/MTS ini tidak akan mengubah jadwal penerimaan peserta didik baru (PPDB). ”Tidak terganggu karena pengumuman kelulusan dari satuan pendidikan tepat tanggal 28 Mei,”ujarnya.

Kepala Balitbang Kemendikbud Totok Suprayitno membenarkan pernyataan Bambang. Perubahan jadwal pengumuman ini bukan terkendala hal-hal teknis. ”Soal sinkronisasi penjadwalan saja,”ungkapnya kemarin. (lyn/wan)

Sumber : jpnn.com

Read More

PP THR dan Gaji Ke-13 PNS, TNI, POLRI dan Pensiunan di Tandatangani Presiden

Sobat Berbagi ~ Presiden Joko Widodo menandatangani peraturan pemerintah mengenai tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 untuk PNS, TNI, Polri, dan pensiunan. "Pada hari ini saya telah menandatangani PP yang menetapkan pemberian THR dan gaji ke-13 untuk pensiunan, PNS, TNI, dan Polri," ujar Jokowi dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/5/2018). "Dan ada yang istimewa tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya. THR tahun ini akan diberikan pula kepada pensiunan," lanjut dia. 

Jokowi berharap, pemberian THR dan gaji ke-13 tahun ini bukan hanya bermanfaat bagi kesejahteraan PNS, TNI, dan Polri, terutama saat menyambut Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriah, namun juga bagi peningkatan kinerja. "Kita juga berharap ada peningkatan kinerja ASN (aparatur sipil negara) dan kualitas pelayanan publik secara keseluruhan," ujar Jokowi. Menteri Keuangan Sri Mulyani menambahkan, THR yang dibayarkan tahun ini tidak hanya sebesar gaji pokok saja, melainkan juga ditambah tunjangan keluarga sekaligus tunjangan kinerja. "Dengan demikian, PNS yang akan mendapat THR nanti hampir sama seperti take home pay. Sementara, gaji ke-13 sebesar satu kali gaji pokok, tunjangan, dan lain-lain," ujar Sri Mulyani.

Sumber : kompas.com

Read More

Alhamdulilah !! THR dan Gaji Ke-13 PNS Akan Segera Cair

Sobat Berbagi ~ Tahun ini para pegawai negeri sipil (PNS) kembali mendapatkan angin segar. Pasalnya, pemerintah sudah memastikan gaji ke-13 dan tunjangan hari raya (THR) untuk PNS akan diberikan tahun ini

Lantas, kapan PNS mendapatkan gaji ke-13 dan THR tersebut?

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan mekanisme pencairan nantinya akan seperti tahun-tahun sebelumnya. Askolani mengatakan untuk THR, PNS bakal mendapatkannya sebelum hari raya Idul Fitri 2018.

"Mungkin yang pasti untuk THR sebelum lebaran," kata Askolani ditemui di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (26/3/2018).

Sementara untuk gaji ke-13, Askolani mengatakan bakal diberikan setelah lebaran, atau hari raya Idul Fitri 2018 pencairan kedua komponen tersebut bakal dibedakan waktunya.

"Kalau THR itu biasanya dikasih sebelum lebaran. Gaji ke-13 dan pensiun ke-13 itu diberikan sebelum anak masuk sekolah," kata Askolani.

Lebih lanjut Askolani mengatakan, perbedaan waktu dalam pemberian gaji ke-13 dan THR tersebut agar para PNS memiliki dana yang cukup untuk mengatur kebutuhannya, terutama saat lebaran maupun setelah lebaran.

"Pemberiannya beda, lebaran dulu baru sekolah. Supaya tidak dihabiskan sekaligus," katanya.

Askolani menuturkan saat ini Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) yang sedang menyusu Peraturan Pemerintah (PP) demi mengakomodasi hal tersebut.

"Sedang disiapkan oleh Kementerian PAN-RB. PP-nya dulu yang harus selesai," tutur Askolani.

Sumber: Detik.com

Read More

Viral ! Beredar Struk Gaji Honorer Selama Satu Bulan Hanya Cukup Buat Makan Sekali

Sobat Berbagi ~ Sebuah foto yang memperlihatkan slip gaji guru honorer beredar luas di media sosial.Foto itu banyak membuat netizen tercengang melihat upah pengajar honorer, Pantauan Tribunstyle.com foto slip gaji ini beredar luas di media sosial.

Dalam foto yang beredar itu tak diungkap identitas dan dimana guru ini mengajar identitas guru itu  sengaja ditutupi.

Kendati demikian foto cuplikan itu cukup menunjukkan bagaimana perjuangan guru honorer, slip itu milik seorang guru yang telah memiliki gelar sarkana pendidikan agama Islam atau S.Pd.I, Guru itu mengajar ilmu Fiqih kepada murid-muridnya.Ia mengajar enam ham per minggu.

Guru ini hanya mengajar 12 hari dalam sebulan tapi lihat bayaran yang diterimanya, Rincian gaji yang didapatkan guru ini diantaranya gaji pokok Rp 6.000.Lalu Tunjangan transport Rp 18.000, ditambah tunjangan jabatan Rp 6.000.

Ternyata guru ini juga menjabat sebagai wali kelas, atas tugasnya itu dia diberikan tunjangan wali kelas sebesar Rp 5.000 total sebulan guru ini mendapatkan upah yakni Rp 35.000, foto gaji honorer itu banyak beredar luas di media sosial.

Di antaranya diunggah oleh akun Facebook Rhea Abdi di grup Facebook Persatuan OP WARNET Indonesia, Minggu (13/4/2018).

Netizen mengaku miris dengan gaji pahlawan tanpa tanda jasa tersebut, Hororo: "Ya liat itu jam kerjanya sehari sejam, guru biasa kan 6-9 jam perhari" Huma Ilham: "Sodara ane ada yang guru SD, 1 bulan digaji 100ribu, berangkat ngajar jam 7.30 pulang jam 13.00 siang."

Afrizal Bahtiar Rumanta: "Memang gajih kami kecil di dunia, tapi gaji kami di akhirat besar bro, apa yang kami lakukan semata mata ikhlas untuk mencerdaskan, mendidik, coba kalo tidak ada kami, op warnet juga mungkin buta hurup buta aksara, hehe" .

Sumber : www.guruhonorer.com

Read More

Ini Dia !! Informasi Terbaru Pendaftaran CPNS 2018

Sobat Berbagi ~ Menpan-RB Asman Abnur belum memberikan kepastian terkait dengan tanggal pendaftaran CPNS 2018. Dia hanya mengatakan, pendaftaran dilakukan setelah Pilkada Serentak tahun 2018 yang digelar pada 27 Juni mendatang.

Dijelaskan Asman, rekrutmen CPNS tahun 2018 dalam rangka menggantikan sekitar 220 ribu orang PNS yang telah pensiun. Namun, jumlah yang direkrut tidak sebanyak itu.

“Kami akan rekrut di bawah itu (jumlah PNS pensiun),” ujarnya saat berada di Gedung Bhayangkara, Mapolda Kalteng, Rabu (25/4). Asman juga pernah menyebut, jumlah yang direkrut hanya 50 persen dari total PNS pensiun tersebut.

Dijelaskan juga, kuota CPNS tahun 2019 diberikan berdasarkan keperluan pembangunan di daerah. Baik dari sektor pariwisata, perkebunan, pertambangan dan lainnya. Namun, tetap yang paling diutamakan itu yakni untuk pendidikan dan kesehatan.

Baca Juga : Begini Mekanisme Pencairan Tunjangan Guru

“Jadi, ukurannya ini prioritas. Kami akan lihat instansi mana yang lebih prioritas untuk menerima pegawai. Paling banyak memang dari sisi pendidikan dan kesehatan. Itu sudah mutlak,” terangnya.

Terkait dengan nasib honorer K2 yang menuntut untuk segera diangkat menjadi CPNS, Asman menegaskan, pihaknya hanya mengikuti aturan saja. Sebab, selama dua tahun honorer diberikan kesempatan untuk tes.

“Kami mengikuti saja. Kalau peraturannya mewajibkan honorer untuk ikut tes, ya harus tes. Tapi yang paling prinsip, umurnya (honorer, red) tidak boleh lebih dari 35 tahun,” jelasnya lagi.

Di sisi lain, Plt Sekda Kalteng Fahrizal Fitri menyatakan, dilihat dari segi struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalteng tahun 2018, maka Belanja Tidak Langsung (BTL) atau belanja pegawai di Pemprov Kalteng lebih dari 50 persen.

Hal ini tidak sesuai dengan aturan main rekrutmen kali ini, bahwa pemerintah daerah yang belanja pegawainya lebih 50 persen tidak akan mendapat kuota CPNS. Untuk itu, lanjut Plt Sekda, pihaknya akan melakukan lobi-lobi dengan Kemenpan-RB. Apalagi, semenjak moratorium CPNS, semakin banyak pula PNS di Pemprov yang pensiun, namun belum ada penerimaan lagi hingga sampai kini.

“APBD Kalteng secara fiskal tidak sehat. Dari struktur APBD ini, belanja pegawai di angka 54 persen. Untuk menambah formasi, mesti di bawah 50. Ini yang akan ditelaah. Tentu kami ada kiatnya. Meskipun demikian, kami sudah usulkan sebanyak 2.000 formasi,” ujarnya, kemarin.

Sumber : jpnn.com

Read More

Begini Mekanisme Pencairan Tunjangan Guru !

Sobat Berbagi ~ Para guru dan tenaga pendidik saat ini tidak perlu khawatir dengan terlambatnya menerima tunjangan dan instentif lagi. Sebab Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) mempermudahnya melalui kerja sama dengan perbankan.

“Bisa lebih cepat, tepat dan mengurangi risiko penyelewengan,” ujar Pelaksana tugas Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Hamid Muhammad di Jakarta, Senin (23/4/2018).

Menurut Hamid semua direktorat di GTK menggunakan pola yang sama untuk menyalurkan tunjangan dan insentif guru. Ada tiga bank pemerintah yang mendukung penyaluran tunjangan profesi untuk guru nonpegawai negeri sipil, tunjangan khusus, dan insentif tersebut.  Ketiganya antara lain BRI untuk 88.692 guru, BNI (36.752 guru), dan Bank Mandiri kepada 15.985 guru).

Di masa mendatang di sistem itu akan semakin memudahkan melakukan pemeriksaan masalah yang timbul pada proses tersebut. Selain itu juga memperpendek alur pencairan dana.

Penyaluran dana tunjangan untuk jenjang pendidikan dasar dilakukan setiap tiga bulan ke rekening masing-masing guru penerima. Sebelumnya prosedur penyaluran itu harus melalui tiga sistem, yaitu akun virtual, transfer lewat Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), terakhir baru transfer melalui bank penyalur.

Perwakilan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) Koen Yulianto mengatakan dengan kerja sama itu penyaluran akan lebih mudah untuk dipantau. Dia menegaskan kapasitas Himbara akan terus ditingkatkan sehingga dapat melayani seluruh wilayah di Indonesia.

Tunjangan profesi diberikan kepada guru yang memiliki sertifikat profesi. Sedangkan tunjangan khusus diberikan kepada guru sebagai kompensasi terhadap kesulitan hidup yang dihadapi dalam melaksanakan tugas di daerah-daerah khusus.

Adapun insentif diberikan kepada guru nonpegawai negeri sipil yang diangkat oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, satuan pendidikan, dan masyarakat.

Sumber : onepoin.co.id

Read More

Datangkan 200 Dosen Asing, Gaji Hingga Rp 65 Juta

Sobat Berbagi ~  JAKARTA - Butuh dana besar untuk mendatangkan 200 dosen asing yang akan mendidik mahasiswa Indonesia di berbagai perguruan tinggi.

Menurut Dirjen Sumber Daya Iptek Dikti Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) Prof Ali Ghufron Mukti, pihaknya menyiapkan dana sekitar Rp 200 miliar untuk 200 dosen asing itu.

Dana tersebut meliputi biaya akomodasi, gaji dosen asing, dan lainnya. Untuk satu dosen asing, pemerintah memberikan gaji dengan hingga USD 5000 atau Rp 65 juta (kurs USD 1= Rp 13 ribu).

"Tapi itu tergantung usulan proposal masing-masing perguruan tinggi yang menawarkan dosen asing mengajar di kampusnya. Banyak juga dosen asing yang enggak mau dibayar kok," ujar Dirjen Ali Ghufron dalam diskusi pendidikan di Jakarta, Kamis (19/4).

Dia pun menepis akan adanya kesenjangan antara dosen lokal dan asing. Sebab, dosen lokal sudah memahami kalau pengajar asing dibayar tinggi adalah wajar.

"Dosen kita ada 277 ribu, sedangkan dosen asing yang akan didatangkan hanya 200 jadi enggak akan mengancam stabilitas pendidikan tinggi," tegasnya.

Pemerintah pun akan memberlakukan syarat yang sangat ketat untuk masuknya dosen asing. Dosennya harus dari perguruan tinggi terakreditasi baik dan punya reputasi internasional. Sedangkan program studi yang akan dimasuki dosen asing hanya pada sains dan teknologi. (esy/jpnn)

Sumber : jpnn.com

Read More

Alhamdulilah !! April Gaji Honorer dan TPP PNS Naik

Sobat Berbagi ~ Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni mengatakan, pihaknya akan mengembalikan kesejahteraan pegawai karena harga jual minyak dunia kini meningkat. “Memang bertahap kenaikannya, sesuai dengan pendapatan Bontang,” jelas Neni, pada Selasa (20/3).

Dia menambahkan, kenaikan TPP akan disesuaikan dengan eselon masing-masing pegawai. Hal itu merupakan kebijakan dari wali kota.

“Ini kado umrah dari Bunda (panggilan akrab wali kota). TPP dan gaji honorer akan dinaikkan oleh Bunda nanti pada bulan empat,” beber Neni.

Neni mengaku akan menandatangani peraturan kenaikan TPP PNS dan gaji honorer sebelum berangkat umrah.

“Jadi, tepat tanggal 1 April nanti semua sudah naik TPP-nya dan nanti dinaikkan lagi di APBD perubahan,” ungkap Neni. Neni berharap kenaikan TPP itu membuat para PNS dan honorer makin giat dalam bekerja.

“Semoga seiring meningkatnya APBD, kesejahteraan pegawai bisa dikembalikan seperti semula,” pinta Neni.

Pada tahun 2016 silam, honorer digaji Rp 2,35 juta sampai Rp 2,65 juta per bulan, tergantung jenjang pendidikan. Namun, per Januari 2017, mereka harus rela hanya dibayar Rp 1,05 juta sampai Rp 1,150 juta.

Hal itu terjadi lantaran defisit keuangan yang menimpa Kota Bontang.

“Sejak awal saya sudah katakan, jika keuangan daerah normal, pasti berimbas pada kesejahteraan pegawai,” ujar Neni.

Sumber : https://www.jpnn.com

Read More

Guru Honorer di SD Akan Jadi Honorer Daerah

Sobat Berbagi ~ Pelayanan prima kepada masyarakat terus dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka baik itu sektor ekonomi, pariwisata, kesehatan termasuk juga pada sektor pendidikan.

Bupati Bangka H. Tarmizi Saat mengungkapkan untuk bidang pendidikan rencananya guru yang diperbantukan di sekolah dasar negeri akan menjadi honorer daerah atau honda. Tahun 2017 ini di Kabupaten Bangka akan banyak guru yang memasuki masa pensiun dan Kabupaten Bangka juga masih kekurangan guru sekolah dasar.

"Saya sudah datang kemarin, dan rencananya akan kita jadikan honor daerah semua guru yang non PNS di sekolah dasar negeri," ujar Tarmizi ketika menyerahkan bantuan sapi gaduh dan mesin pencacah daun, Sabtu (12/8/17) di Dusun Paket Tiga Desa Tiang Tara Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Diuraikan oleh orang nomor satu di Kabupaten Bangka itu, semua keinginan masyarakat mulai dari PAUD, masjid, dan lainnya akan diakomodir dalam Anggaran Perubahan nanti.

"Kita bakal terus intensifkan semuanya, disini ada pak Haji Mukhsin, Pak Darius, Pak Kemas dan lainnya , insyaallah akan kita akomodir semuanya sesuai dengan anggaran dan keinginan masyarakat," kata Tarmizi melalui rilis Pemkab Bangka.

Selain itu juga, mantan sekda Bangka ini juga mengharapkan adanya saran, masukan dan kritik dari masyarakat sehingga pemimpin mengetahuinya.

"Kita ini wilayahnya luas, desa banyak, dusun banyak, jadi tugas desa, pemdes, pak kades, pak camat dan pkk untuk membantunya juga," harapnya.

Selain itu juga, bupati mengharapkan sinergi dan kerja sama yang kuat dalam membangun daerah Kabupaten Bangka ini. "Kalau sendiri susah, jadi sama-sama saling bantu, pasti selesai," tukasnya.

Sumber : onepoin.co.id

Read More

Pendaftaran CPNS Lewat Sekolah Dinas Mulai Dibuka

Sobat Berbagi ~ Pemerintah memberi peluang kepada masyarakat yang ingin menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS) melalui sekolahan kedinasan. Sebanyak 8 kementerian/lembaga (K/L) yang memiliki sekolah dinas telah membuka pendaftaran.

Kedelapan K/L tersebut adalah Kementerian Keuangan (PKN STAN), Kementerian Dalam Negeri (IPDN), Badan Siber dan Sandi Negara (STSN), Kementerian Hukum dan HAM (Poltekip dan Poltekim), Badan Intelijen Negara (STIN), Badan Pusat Statistik (Politeknik Statistika), Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (STMKG), dan Kementerian Perhubungan (11 Sekolah Tinggi, Poltek dan Akademi). Total, jumlah siswa yang dibutuhkan mencapai 13.677 siswa.

Pendaftaran online mulai dibuka hari ini, Senin 9 April 2018 hingga 30 April 2018. Pendaftaran bisa dilakukan melalui https://sscndikdin.bkn.go.id.

Lantas, program studi apa yang ditawarkan? Apa saja syaratnya? Begini rangkuman beritanya.

Politeknik Statistika STIS

Politeknik Statistika STIS Badan Pusat Statistik membuka pendaftaran untuk 600 mahasiswa baru tahun akademik 2018/2019 mulai 9 April 2018. Nantinya, lulusan program ini akan menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS) atau calon aparatur sipil negara (ASN).

Dikutip dari keterangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Minggu (8/4/2018), adapun rinciannya ialah program studi (prodi) Statistika Program Diploma III sebanyak 150 mahasiswa. Di mana, jumlah ini termasuk 10 mahasiswa untuk program afirmasi dengan rincian Provinsi Papua 3 mahasiswa, Papua Barat 3 mahasiswa, Maluku 2 mahasiswa, dan Maluku Utara 2 mahasiswa.

Prodi Statistika Program Diploma IV sebanyak 300 mahasiswa. Lalu, prodi Komputasi Statistik Program Diploma IV 150 mahasiswa.

Lebih lanjut, lulusan program Diploma III akan diangkat sebagai calon ASN golongan II/c dan ditugaskan sebagai ahli madya statistika di Provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat.

Kemudian, juga akan ditugaskan di Gorontalo, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kepulauan Riau, dan Kepulauan Bangka Belitung.

Lulusan program Diploma IV akan diangkat sebagai calon ASN golongan III/a dan ditugaskan sebagai tenaga ahli statistika/komputasi statistik di kantor Badan Pusat Statistik pusat, provinsi, kabupaten/kota di seluruh wilayah Indonesia.

“Selama masa pendidikan, mahasiswa tidak dibebani biaya pendidikan dan akan diberikan uang saku (tunjangan ikatan dinas) sesuai ketentuan/peraturan yang berlaku,” tulis pengumuman tersebut.

Sekolah Transportasi Butuh Ribuan Taruna

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membuka peluang untuk lulusan SMA Sederat menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS) lewat pendaftaran sekolah kedinasan untuk 2.676 formasi mahasiswa atau taruna/taruni. Jumlah itu terdiri dari 1.988 formasi Program Studi Pola Pembibitan Kemenhub dan 688 formasi Program Pola Pembibitan Pemda.

Lebih lanjut, untuk pendidikan transportasi sekolah darat, Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) membuka beberapa program studi. Antara lain DIV Transdar (Transportasi Darat), DIII LLAJ (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan), DIII Perkeretapian, DIII LLASDP (Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan), DII PKB (Pengujian Kendaraan Bermotor).

Lalu, Politeknik Keselamatan Transpotasi Jalan (PKTJ) Tegal membuka program studi DIV MKTJ (Manajemen Keselamatan Transportasi Jalan), DIV TKO (Teknik Keselamatan Otomotif), DIII PKB (Pengujian Kendaraan Bermotor).

Pendaftaran juga dibuka di Akademi Perkeretaapian Indonesia (API) Madiun. Untuk program studinya yakni DIII TBJP (Teknik Bangunan dan Jalur Perkeretaapian), DIII TEP (Teknik Elektronika Perkeretaapian), DIII MTP (Manajemen Transportasi Perkeretaapian), dan DIII TMP (Teknik Mekanika Perkeretaapian).

Sementara untuk pendidikan transportasi laut yakni melalui Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP). Program studi yang ditawarkan yakni DIV Nautika, DIV Teknika, DIV KALK (Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan). Pendaftaran juga dibuka di Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang dengan program studi DIV Nautika, DIX Teknika, DIV KALK.

Kesempatan itu juga dibuka Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Makassar dengan program studi DIV Nautika, DIV Teknika, DIV KALK. Serta, di Politeknik Pelayaran Surabaya yaitu DIII Nautika, DIII Teknika, dan DIII Elektro Pelayaran.

Di pendidikan transportasi udara, Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia membuka program studi DIV Penerbang, DIV TNU (Teknik Telekomunikasi dan Navigasi Udara), DIV TLB (Teknik Listrik Bandara), DIV LLU (Lalu Lintas Udara), DIII TMB (Teknik Mekanikal Bandara), DIII PKP (Pertolongan Kecelakaan Pesawat), DIII TBL (Teknik Bandunan dan Landasan), DIII OBU (Operasi Bandar Udara).

Selanjutnya ada juga di Politeknik Penerbangan Surabaya dengan program studi DIII TPU (Teknik Pesawat Udara), DIII TBL (Teknik Bangunan dan Landasan), DIII MTU (Manajemen Transportasi Udara). Serta, di Akademisi Teknik dan Keselamatan Penerbangan (ATKP) Makkasar yang terdiri program studi DIII TLB (Teknik Listrik Bandara), DIII LLU (Lalu Lintas Udara), DIII TNU (Teknik Telekomunikasi dan Navigasi Udara).

Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN)

Politeknik Keuangan Negara STAN (PKN STAN) membuka pendaftaran mahasiswa baru sebanyak 7.301 mahasiswa. Lulusan mahasiswa ini nantinya akan menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk Kementerian Keuangan maupun non-Kementerian Keuangan.

Berdasarkan keterangan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), pendaftaran ini untuk Diploma I dan Diploma III.

Lebih lanjut, untuk Diploma I PKN STAN membuka pendaftaran untuk spesialisasi Kebendaharaan Negara dengan total kebutuhan 972 mahasiswa, spesialisasi Pajak 1.505 mahasiswa, dan Kepabeanan dan Cukai 677 mahasiswa.

Sementara, untuk program Diploma III terdiri dari spesialisasi Kebendaharaan Negara dengan kebutuhan 662 mahasiswa, spesialisasi Pajak 1.007 mahasiswa, spesialisasi PBB/Penilai 260 mahasiswa, Kepabeanan dan Cukai 103 mahasiswa, Manajemen Aset 137 mahasiswa, dan Akuntansi 1.978 mahasiswa.

Program ini terdiri dari beberapa kriteria. Antara lain program reguler yakni penerimaan mahasiswa baru dari seluruh Indonesia yang ditujukan untuk mengisi formasi pegawai Kementerian Keuangan dan non Kementerian Keuangan. Ada juga program afirmasi yakni dikhususkan untuk putra-putri dari provinsi Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur untuk mengisi formasi pegawai Kementerian Keuangan di wilayah itu.

Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN)

Badan Intelijen Negara (BIN) membuka pendaftaran untuk lulusan SMA sederajat menjadi taruna/taruni di Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN). Seleksi ini berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi Nomor B/224/M.SM.01.00/2018 tentang Persetujuan Prinsip Tambahan Kebutuhan CPNS dari siswa/siswi STIN Tahun Anggaran 2018.

Persyaratan umum pendaftarannya ialah peserta warga negara Indonesia, usia pada 1 Juli 2018 serendah-rendahnya 15 tahun dan tidak lebih 20 tahun, memiliki ijazah SMA sederajat bukan lulusan paket A,B, dan C.

Selanjutnya, pelamar belum pernah menikah dan bersedia tidak menikah selama pendidikan sampai dengan diangkat menjadi PNS. Pelamar wanita belum pernah melahirkan, sedangkan pelamar laki-laki belum pernah memiliki anak. Pelamar tidak pernah mengalami patah tulang.

Untuk persyaratan administrasi, pelamar memiliki surat izin orang tua/wali, fotocopy hasil psikotes pada saat SMA/MA/SMK. Lalu, fotocopy ijazah SMA/MA/SMK untuk lulusan tahun 2016 dan 2017 dengan nilai rata-rata 70, fotocopy rapor lulusan SMA/MA/SMK tahun 2018 semester genap mulai kelas X sampai XI, rapor kelas XII semester I dengan rata-rata 70. Pelamar memiliki keterangan berbadan sehat, tidak buta warna dari Puskesmas/RUSD, surat keterangan bebas Narkoba, SKCK dari kepolisian setempat.

Selain itu ada persyaratan khusus jalur undangan yakni IQ di atas 120 dengan nilai rapor rata-rata 80, atau juara olimpiade minimal tingkat provinsi dengan IQ di atas 110 dan nilai rata-rata di atas 75, atau memiliki prestasi bela diri dan bahasa dengan IQ di atas 110 dan nilai rata-rata di atas 75.

Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Kementerian Dalam Negeri membuka kesempatan untuk putra putra Indonesia mengikuti Seleksi Penerimaan Calon Praja (SPCP) Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Tahun 2018. Jumlah kuota untuk calon praja IPDN ini sebanyak 2.000 orang.

Adapun persyaratan umum pendaftaran calon praja ini antara lain pelamar merupakan warga negara Indonesia, usia peserta seleksi minimal 16 tahun dan maksimal 21 tahun hingga tanggal 1 September 2018. Kemudian tinggi badan bagi pria minimal 160 cm dan wanita 155 cm.

Terkait persyaratan lain, pelamar serendah-rendahnya berijazah SMA/MA jurusan IPA/IPS termasuk lulusan Paket C. Lebih rinci, nilai rata-rata ijazah minimal 70,00 dari masing-masing nilai rata-rata rapor dan nilai ujian sekolah pada pendaftar lulusan tahun 2015-2018. Kemudian, bagi Provinsi Papua dan Papua Barat nilai rata-rata ijazah minimal 65,00 dari masing-masing nilai rata-rata rapor dan nilai ujian sekolah bagi pendaftar lulusan tahun 2015-2018.

Kemudian memiliki KTP elektronik bagi peserta yang berusia di atas 17 tahun atau kartu keluarga (KK) yang belum memiliki KTP elektronik. Bila belum memiliki KTP elektronik atau KK, pelamar menggunakan surat keterangan kependudukan atau resi permintaan pembuatan KTP elektronik dengan NIK yang sama pada saat mendaftar website.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) memberi kesempatan untuk lulusan SMA mengikuti seleksi sekolah kedinasan Politeknik Ilmu Permasyarakatan (Poltekip) dan Politeknik Imigrasi (Poltekim). Adapun jumlah kuota yang disediakan ialah 600 orang.

Lebih lanjut, kuota untuk formasi Poltekip 300 orang. Jumlah itu terdiri dari pria 225 pria (taruna) dan wanita 75 wanita (taruni). Kemudian, kuota untuk Poltekim sebanyak 300 orang. Jumlah ini juga terdiri dari 225 taruna dan 75 taruni.

Untuk mendaftar sekolah dinas ini, ada beberapa persyaratan yang dipenuhi pelamar. Antara lain, pelamar merupakan warga negara Indonesia, pendidikan SMA sederajat dengan nilai rata-rata yang terdapat dalam ijazah sekurang-kurangnya 7 (skala 1-10) atau 70 (skala 10-100) atau 2,85 (skala 1-4). Nilai Bahasa Inggris pada rapor kelas XII sekurang-kurangnya 7 (skala 1-10) atau 70 (skala 10-100) atau 2,85 (skala 1-4).

Usia pada tanggal 1 April 2018 serendah-rendahnya 17 tahun dan tidak lebih 22 tahun. Tinggi badan minimal 165 cm pria dan 158 cm wanita. Berbadan sehat, tidak cacat fisik dan mental, bebas HIV/AIDS, bebas narkoba, tidak memakai kacamata, tidak tuli dan buta warna.

Pria tidak bertato/bekas tato dan tidak ditindik/bekas tindik telinga atau anggota badan lainnya kecuali disebabkan ketentuan agama atau adat. Bagi wanita tidak bertato/bekas tato dan tidak ditindik/bekas tindik anggota badan lainnya selain telinga.

Pelamar belum pernah menikah dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah/kepala desa dan sanggup tak menikah selama pendidikan.

Sekolah Tinggi Sandi Negara (STSN)

Sekolah Tinggi Sandi Negara (STSN) membuka pendaftaran siswa baru untuk 100 orang. STSN sendiri merupakan sekolah dinas di bawah Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Persyaratan umum untuk pelamar antara lain warga negara Indonesia. Kemudian lulusan SMA jurusan IPA, Madrasah Aliyah jurusan IPA, atau SMK di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

Nilai matematika dan Bahasa Inggris (teori/pengetahuan) masing-masing minimal 80 pada semester IV dan V. Usia pelamar serendah-rendahnya 17 tahun dan tidak lebih 21 tahun pada tanggal 31 Desember 2018.

Syarat administrasi antara lain surat lamaran kepada Ketua STSN ditulis dengan tinta hitam bermaterai Rp 6.000. Fotocopy rapor semester IV dan V dan identitas diri rapor yang telah dilegalisir.

Pelamar juga menyediakan fotocopy ijazah/transkip nilai ujian nasional yang telah dilegalisir. Pelamar mesti memiliki surat SKCK dari kepolisian sektor setempat.

Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (STMKG)

Sekolah Tinggi Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (STMKG) membuka pendaftaran untuk 250 taruna baru untuk tahun akademik 2018/2019. STMKG merupakan sekolah tinggi di bawah Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

Adapun program studi yang dibuka ialah Meteorologi 112 taruna, Klimatologi 26 taruna, Geofisika 24 taruna, Instrumentasi MKG 88 taruna.

Persyaratan umum untuk pendaftar ialah pria dan wanita warga negara Indonesia. Pelamar sehat jasmani dan rohani, tidak buta warna, dapat berkacamata maksimal minus (-) maksimal 2 dan tidak silinder.

Umur peserta tidak kurang dari 16 tahun dan tidak lebih 21 tahun pada 1 September 2018. Pelamar belum pernah menikah dan bersedia tidak menikah selama pendidikan.

Lalu, pelamar mesti bebas narkoba yang dibuktikan dengan surat keterangan bebas narkoba dari rumah sakit pemerintah. Tinggi badan minimal 163 cm untuk laki-laki dan 155 cm untuk wanita.

Persyaratan akademik yakni lulus/akan lulus SMA/MA jurusan IPA atau SMK dengan kompetensi teknik elektronika industri, teknik mekatronika, teknik jaringan akses, teknik transmisi telekomunikasi, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan.

Bagi yang belum lulus sebelum tahun 2018 nilai ijazah untuk mata pelajaran fisika, matematika, dan Bahasa Inggris masing-masing minimal 70 dari skala 100. Lalu bagi yang akan lulus tahun 2018 nilai rapor untuk tiga semester (3,4,5) pada mata pelajaran fisika, matematika, Bahasa Inggris masing-masing minimal 70 dari skala 100.

Sumber berita : https://finance.detik.com/lowongan-kerja/d-3960738/pendaftaran-cpns-lewat-sekolah-dinas-mulai-dibuka/1

Read More