Sobat Berbagi ~ Menpan-RB Asman Abnur belum memberikan kepastian terkait dengan tanggal pendaftaran CPNS 2018. Dia hanya mengatakan, pendaftaran dilakukan setelah Pilkada Serentak tahun 2018 yang digelar pada 27 Juni mendatang.
Dijelaskan Asman, rekrutmen CPNS tahun 2018 dalam rangka menggantikan sekitar 220 ribu orang PNS yang telah pensiun. Namun, jumlah yang direkrut tidak sebanyak itu.
“Kami akan rekrut di bawah itu (jumlah PNS pensiun),” ujarnya saat berada di Gedung Bhayangkara, Mapolda Kalteng, Rabu (25/4). Asman juga pernah menyebut, jumlah yang direkrut hanya 50 persen dari total PNS pensiun tersebut.
Dijelaskan juga, kuota CPNS tahun 2019 diberikan berdasarkan keperluan pembangunan di daerah. Baik dari sektor pariwisata, perkebunan, pertambangan dan lainnya. Namun, tetap yang paling diutamakan itu yakni untuk pendidikan dan kesehatan.
Baca Juga : Begini Mekanisme Pencairan Tunjangan Guru
“Jadi, ukurannya ini prioritas. Kami akan lihat instansi mana yang lebih prioritas untuk menerima pegawai. Paling banyak memang dari sisi pendidikan dan kesehatan. Itu sudah mutlak,” terangnya.
Terkait dengan nasib honorer K2 yang menuntut untuk segera diangkat menjadi CPNS, Asman menegaskan, pihaknya hanya mengikuti aturan saja. Sebab, selama dua tahun honorer diberikan kesempatan untuk tes.
“Kami mengikuti saja. Kalau peraturannya mewajibkan honorer untuk ikut tes, ya harus tes. Tapi yang paling prinsip, umurnya (honorer, red) tidak boleh lebih dari 35 tahun,” jelasnya lagi.
Di sisi lain, Plt Sekda Kalteng Fahrizal Fitri menyatakan, dilihat dari segi struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalteng tahun 2018, maka Belanja Tidak Langsung (BTL) atau belanja pegawai di Pemprov Kalteng lebih dari 50 persen.
Hal ini tidak sesuai dengan aturan main rekrutmen kali ini, bahwa pemerintah daerah yang belanja pegawainya lebih 50 persen tidak akan mendapat kuota CPNS. Untuk itu, lanjut Plt Sekda, pihaknya akan melakukan lobi-lobi dengan Kemenpan-RB. Apalagi, semenjak moratorium CPNS, semakin banyak pula PNS di Pemprov yang pensiun, namun belum ada penerimaan lagi hingga sampai kini.
“APBD Kalteng secara fiskal tidak sehat. Dari struktur APBD ini, belanja pegawai di angka 54 persen. Untuk menambah formasi, mesti di bawah 50. Ini yang akan ditelaah. Tentu kami ada kiatnya. Meskipun demikian, kami sudah usulkan sebanyak 2.000 formasi,” ujarnya, kemarin.
Sumber : jpnn.com
0 komentar:
Posting Komentar